Sejak Februari 2020, wabah Covid-19 telah menjadi bencana dunia yang perlu dihadapi secara serius. Hingga detik ini belum menemui titik terang kapan pandemi ini akan segera berakhir. Meski aktivitas kehidupan masyarakat yang sempat terhambat, kini berangsur mereka mulai mencari jalan keluar dengan memberlakukan tatanan baru atau new normal.

New normal yang dimaksud tidaklah hanya bepergian menggunakan masker atau sekedar jaga jarak satu sama lain. New normal juga berarti kita harus berubah, meninggalkan kebiasaan lama dan beralih kebiasaan baru. Pemerintah desa dan kelurahan perlu mengubah kebiasaanya dalam melakukan tata kelola pemerintahan. Sehingga carut marut yang terjadi dalam pandemi ini ke depannya tidak terulang kembali.

Perlunya Penyebaran Informasi yang Valid

Dengan berkembangnya media yang sudah sangat bertebaran dimana-mana, akses informasipun dengan mudah diperoleh. Ini menjadi hal baik dan buruk, baik karena dengan kecepatan informasi semua bisa update berita terkini, dan negatif jika informasi yang tersbar adalah kabar palsu maka akan menyesatkan pembacanya. Apalagi terkait data masyarakat khususnya yang terdampak atau data keluar masuk warga Desa, menjadi hal yang vital untuk dipastikan kevalidannya. Oleh karena itu akses peyebaran infromasi khususnya yang bersumber dari Desa langsung, menjadi hal yang penting agar warga serta pemerintah Desa sama-sama mengawasi dan sama-sama menjaga.

Desa memerlukan portal khusus, yang bisa diakses secara publik langsung. Tanpa harus berteman, tanpa harus login dulu untuk membacanya, dan tanpa harus menginstall aplikasi khusus. Untuk itu, diperlukanlah sebuah website untuk mengakomodir itu semua.

Website akan menjadi informasi rujukan penting, sehingga warga dapat tahu dimana untuk mencari informasi tentang daerahnya, dan tahu kemana untuk memberikan aduan.

Desa Dermaji menjadikan website desa menjadi sarana penyebaran informasi terkait wabah Covid-19
Desa Dermaji menjadikan website desa menjadi sarana penyebaran informasi terkait wabah Covid-19

Pastikan Anda dalam membuat website resmi, harus memilih pendamping yang tepat sesuai standar pemerintahan yang berlaku.

Desa dan kelurahan harus mampu melakukan kemandirian data

Selama ini sering terjadi, desa hanya disuruh setor data saja untuk kebutuhan pemerintah daerah. Tentu hal ini wajar, karena supra desa membutuhkan itu. Tetapi yang jadi masalah adalah saat desa tidak mendapatkan salinan data tersebut untuk diolah sebagai bahan dasar dalam tata kelola pemerintahan.

Data yang dimiliki oleh desa dan kelurahan tersebut harus disimpan dalam aplikasi yang mumpuni, tidak sehingga tidak membuat ribet dalam penggunaannya nantinya. Sebagai contoh, Panda telah dilengkapi dengan artificial intelligence (kecerdasan buatan) untuk membantu pemerintah dalam mengolah data, data yang diinputkan, akan dikelompokkan sendiri-sendiri sesuai peruntukkannya.

panda mampu mendeteksi otomatis penduduk rentan untuk memberikan rekomendasi saat melakukan musyawarah desa
panda mampu mendeteksi otomatis penduduk rentan untuk memberikan rekomendasi saat melakukan musyawarah desa

Data tidak sekedar offline jadi online, kertas jadi digital, tapi jadi manual dan otomatis!

Perlunya Pembaruan Data

Data menjadi hal yang penting dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya wabah covid 19, data dan fakta diperlukan untuk memastikan bahwa semua warganya terdata dengan lengkap. Hal tersebut bertujuan agar setiap warga terdeteksi serta dapat berkesempatan untuk diberikan bansos, khususnya bagi yang terdampak dan membutuhkan. Sehingga pembaruan data meski dalam situasi serba terbatas harus tetap dilakukan, dan Panda menjadi solusi tepat untuk lebih mudah dalam update data penduduk. Karena dengan Panda pelayanan bisa dilakukan secara online dan cukup lewat genggaman.

Pentingnya Data Terpadu

Kondisi pandemi sekarang ini jaring-jaring keamanan sosial dikerahkan oleh pemerintah pusat ke daerah-daerah sampai ke Desa. Jaring kemanan sosial tersebut salah satunya berupa bansos (bantuan sosial) yang di distribusikan kepada masyarakat luas. Salah satunya para warga Desa, ada sekitar 5 bansos khusus kondisi pandemi yaitu BLT DD, BST Kemensos, BPNT perluasan, JPS Provinsi dan JPS Kabupaten.

Bansos tersebut diberikan kepada warga yang belum terdata sebagai penerima bansos PKH, BPNT, dan yang terkena PHK. Oleh karena itu agar penerima bansos tepat sasaran pemerintah Desa harus memiliki data terpadu, agar warga yang belum terdata bisa masuk list, dan warga yang sudah mendapat bansos PKH serta BPNT tidak masuk dalam pendataan penerima bansos khusus covid-19. Untuk memberikan solusi permasalahan tersebut Panda dengan sigap memunculkan fitur-fitur terbaru seperti fitur data terpadu. Dalam fitur tersebut tersedia pendataan warga yang mendapatkan bansos, sehingga pemerintah Desa tidak usah khawatir data ganda karena secara otomatis data tersebut dapat terklasifikasi dan terdeteksi.

data terpadu desa yang sudah tersedia di layanan panda versi 1.12.0
data terpadu desa yang sudah tersedia di layanan panda versi 1.12.0

Fokus Terhadap Pelayanan

Fokus yang dimaksud dalam hal ini adalah agar pemerintah mengurangi kegiatan ngoprek hal-hal yang bersifat teknis. Terutama menggunakan sistem informasi yang dituntut untuk ngoprek secara mendalam. Memang hal itu bagus sebagai wawasan, tetapi masih ada tugas tugas lain yang lebih penting dikerjakan.

Daripada ngoprek hal teknis, lebih baik waktunya untuk memperbarui data bukan? 

Perlunya Integrasi dan Kolaborasi Data

Guna merespon cepat layanan pemerintahan perlu diadakannya integrasi data. Dimana satu Dinas ke Dinas yang lain, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan hingga Desa semua dapat terhubung. Sehingga verifikasi, otomatisasi data dapat dengan mudah dilakukan. Dan perencanaan pembangunan pun dikerjakan berdasar pada data. Oleh karena itu perlu diadakannya kolaborasi serta kerjasama satu dengan yang lain, sehingga besar kemungkinan menciptakan good government.

Selain hal tersebut, pemerintah desa dan kelurahan perlu melakukan kolaborasi bersama lembaga kemasyarakatan (RT dan RW) karena mereka lah yang paling terdekat dengan warga.

Tentu sering mendengar RT paling sering disalahkan saat bantuan covid 19 bukan? Padahal dalam kenyataannya RT telah berusaha keras melayani masyarakatnya.

Ke depannya, pemerintah desa perlu melibatkan RT dan RW untuk melakukan validasi data. Jangan lupa, RT dan RW perlu mendapatkan salinan data warganya juga yah!

Perlunya pendampingan dari tim yang berpengalaman.

Untuk melakukan 6 poin sebelumnya, pemerintah desa dan kelurahan tidak boleh melakukannya sendiri. Karena akan memakan waktu dan riset, waktu Anda akan habis banyak untuk itu.

Puskomedia telah melayani desa bahkan sebelum dirinya terbentuk sejak 2010, dan turut serta dalam perjuangan UUDesa serta lahirnya domain desa.id, telah cukup sebagai bukti pengalaman yang dimiliki.

Pengalaman inilah yang perlu ditularkan dalam semangat membangun negara ini. Dalam Gerakan Desa Membangun, desa-desa bergerak dan terus berinovasi untuk melakukan pembangunan, dan kami memiliki jam terbang untuk mendampingi itu.

Itulah beberapa pelajaran berharga dengan adanya pandemi covid-19, menuju era new normal, semua di haruskan untuk siap dan mampu menghadapi situasi dan kondisi yang baru. Dan panda hadir untuk bersama menyambut era tatanan baru kehidupan, dari Desa untuk Indonesia.