Mengenal Lebih Dekat tentang APBDes

Istilah APBN, APBD dan APBDes sudah sangat familiar di lingkungan masyarakat, karena anggaran-anggaran tersebut memiliki peranan penting dalam jalannya roda pemerintahan serta pembangunan suatu daerah. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah dibawahnya yaitu pemerintah desa perlu juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang biasanya disusun oleh berbagai lembaga dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sudahkah anda mengenal apa itu APBDes? Jika belum mari kita lanjutkan pembahasan mengenai apa itu APBDes.

Apa yang Dimaksud APB Desa?

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sering disebut dengan APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Anggaran tersebut  terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dikarenakan turut menetapkan APBDes, BPD pun mempunyai tugas dan wewenang tertentu.

Apa saja tugas dan wewenang BPD dalam pengelolaan APBDesa?

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Pasal 32 Permendagri 110/2016 tercantum 13 tugas BPD, yaitu :

  1. Menggali Aspirasi masyarakat
  2. Menampung aspirasi masyarakat
  3. Mengelola aspirasi masyarakat
  4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
  5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
  6. Menyelenggarakan musyawarh desa
  7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
  8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa
  9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepaala Desa
  10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
  11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
  13. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 Permendagri tertulis 13 wewenang BPD, Yaitu :

  1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
  2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
  3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
  6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
  8. Menyusun peraturan tata tertib BPD
  9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
  10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
  11. Mengelola biaya operasional BPD
  12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
  13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Setelah mengetahui pengertian dan wewenang lembaga terkait, timbul pertanyaan lain mengenai fungsi dari APBDes.

Apa saja Fungsi APBDes?

APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan, dimata hukum dan menjamin kelayakan sebuah rencana kegiatan dari segi anggaran, sehingga dapat mengoptimalkan kelayakan hasil rencana kegiatan secara teknis. Karena dokumen ini mempunyai kekuatan hukum, maka dokumen ini bersifat mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, APBDes ini juga menjamin tersedianya anggaran yang pasti untuk melaksanakan rencana kegiatan. Ini merupakan suatu alasan mengapa desa perlu membuat APBDes. Setelah mengetahui pentingnya APBDes, kita juga perlu mengetahui isi dan struktur dari APBDes.

Apa saja isi dan struktur dari APBDes?

Menurut aturan yang terkait, APBDes berisi 3 komponen penting yaitu :

  1. Pendapatan Desa

Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat (1) menjelaskan sumber pendapatan desa terdiri dari :

  1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
  4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima kabupaten/kota.
  5. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
  6. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
  8. Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja Desa

Mengacu pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa :

  1. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Daerah Provinsi.
  2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
  1. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi menjadi 2 yaitu penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerima pembiayaan mencakup 4 poin penting yaitu :

  1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
  2. Pencairan Dana Cadangan.
  3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
  4. Penerimaan Pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari 3 poin penting yaitu :

  1. Pembentukan dana Cadangan.
  2. Penyertaan Modal Desa.
  3. Pembayaran Utang.

Itulah sedikit penjelasan tentang APBDes, semoga bermanfaat dan semangat untuk terus membangun Desa. Dari Desa untuk Indonesia !